Komplek Panorama Indah Sindeka Salak, Kab. Pakpak Bharat, Sumatra Utara 22272
Telp/Fax: (0627) 7433003
Berita

SEKDA MONITORING PELAKSANAAN REVIEW LPPD KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Senin, 12 Maret 2018

Agar semakin meningkatkan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), meninjau kembali capaian IKK (Indikator Kinerja Kunci) pada LPPD, sekaligus mensosialisasikan beberapa perubahan terkait LPPD sesuai amanah UU no. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemkab Pakpak Bharat melalui Bagian Pemerintahan Setda melakukan Review LPPD tahun 2017 di Bale Sada Arih, Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka, Salak, pada Jumat pagi (09/03), dengan menghadirkan para pimpinan OPD, Sekretaris OPD, Kasubbag PEP dan Kepala Bagian Setda.

Sekda Kab. Pakpak Bharat, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si, yang memonitoring pelaksanaan review ini mengutarakan bahwa LPPD yang harus dipertanggungjawabkan Pemkab Pakpak Bharat tidak sekedar rutinitas belaka untuk disampaikan ke Pemerintah atasan. “Ini juga merupakan penilaian kebenaran akan prestasi daerah serta sebagai sarana dan bahan pertimbangan pemerintah atasan untuk mengambil kebijakan”, ujarnya, sembari mengutarakan bahwa Pemkab Pakpak Bharat termasuk yang berprestasi akan penilaian LPPD, paling tidak di kancah Sumatera Utara. Untuk itu perlu dijaga iramanya, mengingat ini seperti kompetisi tinggi antar daerah dalam meraih prestasi LPPD.

Sekda juga menekankan agar masing-masing komponen agar berperan menampilkan data berdasarkan fakta kondisi sebenarnya. “Karena nantinya tim dari pemerintah atasan untuk memverifikasi LPPD ini akan melakukan klarifikasi langsung dan kemungkinan akan turun ke lapangan untuk mengecek ke lapangan demi memastikan kebenaran LPPD ini”, jelas Sekda, dan meminta kerjasama serta dukungan seluruh elemen terkait untuk menuntaskan seluruh indikator yang diminta.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda, Robincem Habeahan, SIP, memandu secara langsung review ini, menampilkan data sementara yang berasal dari seluruh OPD terkait indikator pada urusan yang harus dipenuhi, sekaligus melakukan proses klarifikasi awal akan data-data yang disampaikan oleh OPD.

Disebutkan oleh beliau bahwa urusan konkuren yang ditanggungjawabi oleh Pemerintah Daerah, yang merupakan urusan desentralisasi terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Ada 24 urusan wajib serta 6 urusan pilihan yang menjadi urusan desentralisasi. Beliau juga menegaskan bahwa seluruh elemen data kinerja tahun 2017 harus bersumber pada data kinerja dari OPD, tidak bersumber dari BPS, kecuali data PDRB. Acara berlangsung sampai petang, mengingat begitu banyaknya detail yang harus diklarifikasi dan sempurnakan demi hadirnya LPPD Kabupaten Pakpak Bharat yang baik sesuai harapan bersama. (Sumber berita: Bagian Humas Setda Kab. Pakpak Bharat)