Komplek Panorama Indah Sindeka Salak, Kab. Pakpak Bharat, Sumatra Utara 22272
Telp/Fax: (0627) 7433003
Berita

RAPAT MONITORING TINDAK LANJUT PENGAWASAN KEARSIPAN

Kamis, 1 Agustus 2019

Sebagai sebuah urusan wajib pemerintahan yang terkadang disepelekan, kearsipan sesungguhnya membutuhkan perhatian penting. Pada dasarnya arsip merupakan pusat ingatan setiap organisasi, karena apabila kurang baik pengelolaannya, akan mempengaruhi tingkat reputasi suatu organisasi, termasuk mengalami hambatan dalam pencapaian tujuan.

Untuk itulah Bagian Humas Setda, melalui Subbag Kearsipan menyelenggarakan Rapat Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan Kearsipan yang melibatkan seluruh OPD se-Kabupaten Pakpak Bharat dengan menghadirkan pembicara, Plt. Ka. Bidang Arsip, Dinas Perpustakaan dan Arsip Prov. Sumut, Herli Selbi Simanjuntak, SE, M.Si, di Ruang Rapat Gambir, Gedung Perolihen, Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka, Salak, pada Kamis pagi (01/08).

Asisten Administrasi dan Pembangunan, Supardi Padang, SP, MM, yang membuka kegiatan ini menyatakan menyambut baik pelaksanaan rapat ini, karena menurut beliau, paling tidak dengan kehadiran pihak Dinas Perpustakaan dan Arsip Prov. Sumut, akan memberi pencerahan untuk membentuk lembaga yang mengurusi arsip secara lebih kompeten dan meningkat levelnya.

Sementara itu, Ka. Bagian Humas Setda, Abdul Ghani Berutu, SE, MAP, dalam uraiannya menyebutkan bahwa arsip merupakan sumber bagi suatu organisasi, karena arsip menampung beraneka ragam  informasi yang berguna. Bahan informasi yang penting harus selalu diingat, dan bila diperlukan harus dengan cepat dan tepat  dapat disajikan setiap saat, dalam rangka membantu memperlancar pengambilan keputusan. “Arsip baru akan terasa penting bila dalam keadaan darurat, dimana dalam kehilangan dan tidak dapat ditemukan, arsip menjadi vital karena mutlak dibutuhkan sebagai bukti kegunaan lain yang mendesak”, tandasnya.

Dalam penjelasannya, Herli Simanjuntak mengutarakan bahwa urusan kearsipan menjadi poin penting di dalam reformasi birokrasi. Tata kelola arsip lingkup pemerintahan akan mendapat penilaian tersendiri dan menjadi tolok ukur kualitas suatu institusi. Fakta di lapangan secara umum, terlihat bahwa pengelolaan arsip sering diabaikan, dipandang sebelah mata atau kurang penting diantara aktivitas-aktivitas program/kegiatan lainnya. Buruknya kondisi pengelolaan arsip di sebagian besar instansi pemerintah dengan alasan antara lain kurangnya SDM bidang kearsipan baik tenaga fungsional ataupun SDM yang dilatih, terbatasnya sarana/prasarana, minimnya anggaran kearsipan, dan sebagainya.

Padahal bidang kearsipan ini paling vital dalam kerangka kerja suatu administrasi. Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik ditentukan dengan tata kelola pengarsipan yang baik pula. Ketika Pimpinan butuh pelayanan arsip yang cepat, hambatan dalam pelayanan akan berdampak pada image yang tidak baik terhadap suatu instansi. Tertib administrasi yang diharapkan hanya akan menjadi slogan semata jika tidak dimulai dari tertib kearsipannya. (Sumber berita: Bagian Humas Setda Kab. Pakpak Bharat)