Komplek Panorama Indah Sindeka Salak, Kab. Pakpak Bharat, Sumatra Utara 22272
Telp/Fax: (0627) 7433003

Tupoksi

SEKRETARIAT DAERAH
Asisten Pemerintahan
Asisten Pemerintahan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan sebagian tugas Sekretaris Daerah di bidang penetapan penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang Tata Pemerintahan, Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat.


(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Asisten Pemerintahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  • Penyusunan program kerja Asisten Pemerintahan;
  • Penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan Tata Pemerintahan, Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat;
  • Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama serta pertanahan dan perbatasan;
  • Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan kelembagaan dan tatalaksana, akuntabilitas kinerja dan analisa jabatan;
  • Penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan hak azasi manusia;
  • Pelaksanaan hubungan masyarakat, mengolah informasi, melakukan publikasi, dokumentasi dan keprotokolan;
  • Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan Tata Pemerintahan, Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, uraian tugas jabatan Asisten Pemerintahan, terdiri dari:

  • Membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan dan membina penyelenggaraan Tata Pemerintahan, Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat;
  • Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Tata Pemerintahan, Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat;
  • Mendisposisi surat atau naskah dinas sekaligus memberikan arahan kepada Kepala Bagian yang berada dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan;
  • Mempersiapkan dan menyusun bahan sekaligus petunjuk dalam rangka menetapkan kebijaksanaan penyelenggaraan dalam bidang Tata Pemerintahan, Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat;
  • Mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pembinaan terhadap penyelenggaraan Tata Pemerintahan, Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat;
  • Mengkoordinir pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang merupakan Produk Hukum Pusat dan Produk Hukum Daerah;
  • Meneliti naskah dinas yang berasal dari Kepala Bagian dan atau unit kerja yang berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan untuk kelancaran penyampaian naskah dinas pada atasan;
  • Menyelenggarakan inventarisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas setiap bagian di lingkungan Asisten Pemerintahan;
  • Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang berkaitan dengan kegiatan Tata Pemerintahan, Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
  • Mengkoordinasikan dan mengawasi tugas para Kepala Bagian yang berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan;
  • Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
  • Melakukan penilaian terhadap hasil kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 pegawai;
  • Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah;
  • Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan.

(3) Asisten Pemerintahan membawahi 4 (empat) bagian, terdiri dari :
a. Bagian Tata Pemerintahan;
b. Bagian Hukum;
c. Bagian Organisasi;
d. Bagian Hubungan Masyarakat.

a. Bagian Tata Pemerintahan
Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan bahan penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang Pemerintahan, Pertanahan dan Perbatasan, serta Otonomi Daerah dan Kerjasama.

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan program kerja di Bagian Tata Pemerintahan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan, pertanahan dan perbatasan otonomi daerah dan kerjasama;
c. Penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pertanahan dan perbatasan serta otonomi daerah dan kerjasama;
d. Pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah di bidang pemerintahan, pertanahan dan perbatasan serta otonomi daerah dan kerjasama;
e. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah, pertanahan dan perbatasan serta otonomi daerah dan kerjasama;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, uraian tugas jabatan Kepala Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
a. Menyusun program kerja dan rencana anggaran bagian;
b. Menyusun pedoman dan petunjuk penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Tata Pemerintahan;
c. Melaksanakan dan menyusun pedoman dan petunjuk penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah;
d. Mempersiapkan bahan yang diperlukan untuk pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Bupati, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, dan Camat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
e. Mempersiapkan koordinasi penetapan wilayah kabupaten dan kecamatan;
f. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan daerah untuk pembentukan, penggabungan, pemekaran dan penghapusan serta perubahan batas kabupaten dan kecamatan;
g. Menganalisa dan menyusun pedoman dan petunjuk penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah;
h. Menganalisa dan menyusun pedoman dan petunjuk penyelenggaraan pertanahan;
i.  Menganalisa dan merumuskan bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan perangkat daerah;
j.  Menganalisa dan menyusun pedoman dan petunjuk pembinaan perbatasan dan penataan wilayah;
k. Menganalisa dan menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan kerjasama perangkat daerah;
l.  Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dalam bidang Tata Pemerintahan;
m. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
n.  Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai;
o.  Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Asisten Pemerintahan;
p.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8
(1)    Kepala Sub Bagian Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Tata Pemerintahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pemerintahan;
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas jabatan kepala Sub Bagian Pemerintahan adalah sebagai berikut:
a.    Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian;
b.    Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah;
c.    Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah;
d.    Melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan di kecamatan;
e.    Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
f.    Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas Bupati bidang pemerintahan;
g.    Membantu Kepala Bagian Tata Pemerintahan dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan;
h.    Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
i.    Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai;
j.    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9
(1)    Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Perbatasan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan administrasi urusan pertanahan dan perbatasan;
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uraian tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Perbatasan adalah sebagai berikut:
a.    Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian;
b.    Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam bidang pertanahan dan penataan batas daerah;
c.    Menyiapkan dan mengolahbahan-bahan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan;
d.    Menyiapkan dan mengolah bahan-bahan dalam rangka penetapan dan penyelesaian tanah ulayat dan penyelesaian sengketa tanah;
e.    Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pertanahan dan perbatasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
f.    Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas Bupati bidang pertanahan dan perbatasan tanah;
g.    Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
h.    Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai;
i.    Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian;
j.    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10
(1)    Kepala Sub Otonomi Daerah dan Kerjasama mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan administrasi urusan Otonomi Daerah dan Kerjasama;
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uraian tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama adalah sebagai berikut:
a.    Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian;
b.    Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dalam rangka pembinaan perangkat daerah dan pembinaan kerjasama antar perangkat daerah;
c.    Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas perangkat daerah;
d.    Melaksanakan evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaan kerjasama antar perangkat daerah;
e.    Melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap penyelenggaraan otonomi daerah;
f.    Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
g.    Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
h.    Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai;
i.    Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian;
j.    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Bagian Hukum

Pasal 11
Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang hukum, penyusunan rancangan produk perundang-undangan, pengkajian dan dokumentasi hukum, serta bantuan hukum dan hak azasi manusia.
Pasal 12
(1)    Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 11, Bagian Hukum mempunyai fungsi:
a.    Penyusunan program kerja di bidang hukum;
b.    Penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyusunan rancangan produk perundang-undangan, pengkajian dan dokumentasi hukum, serta bantuan hukum dan hak azasi manusia;
c.    Mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan produk hukum yang terdiri dari rancangan peraturan daerah, peraturan dan keputusan bupati
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, uraian tugas jabatan Kepala Bagian Hukum, terdiri dari:
a.    Menyusun program kerja dan rencana anggaran bagian;
b.    Merencanakan perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembinaan peraturan perundang-undangan, pengkajian dan dokumentasi hukum serta bantuan hukum;
c.    Mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembinaan perundang-undangan, pengkajian dan dokumentasi hukum serta bantuan hukum dan hak azasi manusia;
d.    Melakukan pembinaan teknis dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan, pengkajian dan dokumentasi hukum serta bantuan hukum dan hak azasi manusia;
e.    Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan, pengkajian dan dokumentasi hukum serta bantuan hukum dan hak azasi manusia;
f.    Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
g.    Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai;
h.    Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Asisten Pemerintahan;
i.    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13
(1)    Kepala Sub Bagian Penyusunan Rancangan Produk Perundang-Undangan mempunyai tugas pokok  menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, peraturan bupati, instruksi bupati, dan produk hukum lainnya;
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uraian tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Penyusunan Rancangan Produk Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:
a.    Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian;
b.    Mengumpulkan, mengolah, mengkaji dan merumuskan bahan penyelenggaraan perumusan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangna Keputusan Bupati dan produk hukum lainnya, menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya;
c.    Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan;
d.    Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang peraturan perundang-undangan;
e.    Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang peraturan perundang-undangan;
f.    Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan perundang-undangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
g.    Menyiapkan rancangan produk hukum daerah yang berasal dari pra rancangan peraturan daerah, Keputusan Bupati, Keputusan Bersama dan Instruksi Bupati serta melakukan eksaminasi;
h.    Melakukan koordinasi dengan unit/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka penyusunan produk hukum daerah;
i.    Mempelajari pedoman dan petunjuk di bidang penelitian, pengolahan data dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pemerintah dari sisi hukum;
j.    Memantau perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pemerintah dan pemerintah daerah;
k.    Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
l.    Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai;
m.    Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian;
n.    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14
(1)    Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas pokok  merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang dokumentasi hukum serta penyimpanan dan pemeliharaan bahan-bahan dokumentasi hukum;
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uraian tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum adalah sebagai berikut:
a.    Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian;
b.    Mengumpulkan, mengolah, mengkaji dan merumuskan bahan penyelenggaraan, menelaah, mengevaluasi pelaksanaan, dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum dan mengatur penyebaran dokumentasi hukum;
c.    Menghimpun dan mempelajari kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan dokumentasi hukum;
d.    Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang dokumentasi hukum;
e.    Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang dokumentasi hukum dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
f.    Mengikuti perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g.    Melakukan pengkajian perizinan yang akan diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h.    Memantau pencatatan termasuk statistik kartotik di bidang Peraturan Perundang-undangan;
i.    Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan bahan-bahan dokumentasi hukum;
j.    Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
k.    Melakukan pencatatan dan penomoran Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah;
l.    Mengumpulkan/menghimpun dan memperbanyak produk-produk hukum daerah;
m.    Menyiapkan produk-produk hukum untuk dipublikasikan serta mendistribusikannya;
n.    Mengelola perpustakaan hukum;
o.    Mengkaji dan memfasilitasi perjanjian kontrak antara Pemkab Pakpak Bharat dengan pihak lain;
p.    Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
q.    Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai;
r.    Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian;
s.    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15
(1)    Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia mempunyai tugas pokok  menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang permasalahan hukum, sengketa hukum dan bantuan hukum, konsultasi hukum, perjanjian daerah dan fasilitasi pelaksanaan hak azasi manusia;
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uraian tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia adalah sebagai berikut:
a.    Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian;
b.    Mengumpulkan, mengolah mengkaji bahan pedoman serta petunjuk teknis dalam penyelesaian masalah hukum, pelayanan bantuan hukum dan HAM serta penyuluhan hukum;
c.    Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bantuan hukum dan HAM;
d.    Membuat program kerja dan rencana anggaran sub bagian;
e.    Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang bantuan hukum dan HAM;
f.    Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang bantuan hukum dan HAM;
g.    Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang bantuan hukum dan HAM serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
h.    Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
i.    Mengumpulkan, mengolah, menyusun dan menyajikan data yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pidana/perdata, TUN dan HAM yang dihadapi Pemerintah Daerah;
j.    Menyiapkan bahan konsultasi dengan instansi lain dalam rangka penyelesaian sengketa pidana/perdata, TUN dan penanganan masalah HAM;
k.    Mempelajari, meneliti dan menyelesaikan perkara atau sengketa berdasarkan surat gugatan yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan pegawai dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang tersangkut perkara dalam kedinasan;
l.    Mendampingi, memfasilitasi dan memberikan bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan kepada pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah yang tersangkut perkara kedinasan;
m.    Menyiapkan bahan dalam rangka penyuluhan hukum dan peraturan perundang-undangan serta Peraturan Daerah menyangkut bidang tugas Pemerintah Daerah;
n.    Menyiapkan konsep surat kuasa untuk mewakili Pemerintah Daerah atau pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan perkara baik di dalam dan atau di luar pengadilan;
o.    Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
p.    Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai;
q.    Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian;
r.    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
Bagian Organisasi

Pasal 16
Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi, kelembagaan daerah, ketatalaksanaan, dan akuntabilitas kinerja yang meliputi penataan kelembagaan perangkat daerah, pelaksanaan analisis jabatan, penetapan formasi jabatan, naskah kedinasan, penyusunan standar kompetensi, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Pasal 17
(1)    Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 16, Bagian Organisasi mempunyai fungsi:
a.    Penyusunan program kerja di bidang organisasi;
b.    Penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang organisasi, kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja dan analisis jabatan;
c.    Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
d.    Pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang organisasi, kelembagaan daerah, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja dan analisis jabatan;
e.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, uraian tugas jabatan Kepala Bagian Organisasi, terdiri dari :
a.    Menyusun program kerja dan rencana anggaran bagian;
b.    Menyusun pedoman dan petunjuk penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang organisasi dan tatalaksana;
c.    Menyusun program kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
d.    Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan;
e.    Mengkoordinasikan pengumpulan bahan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan penyusunan dan perumusan pedoman petunjuk teknis dan pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja;
f.    Mengkoordinasikan pengumpulan bahan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan perumusan pedoman petunjuk teknis dan pembinaan system pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
g.    Mengkoordinasikan pengumpulan bahan dan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan, perumusan pedoman petunjuk teknis dan pembinaan dan pendayagunaan aparatur daerah;
h.    Mengkoordinasikan pengumpulan bahan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan penyusunan dan perumusan pedoman petunjuk teknis dan pembinaan informasi analisa jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam rangka pengembangan kedudukan jabatan;
i.    Mengambil langkah kebijaksanaan penyelesaian masalah kelembagaan;
j.    Mengkoordinasikan dengan instansi terkait masalah pembinaan organisasi;
k.    Mengkoordinasikan dengan Bagian Hukum dan HAM dalam hal penerbitan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati tentang penyempurnaan, pengembangan, pembentukan dan penghapusan satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
l.    Menganalisa dan merumuskan metode kerja untuk efisiensi dan efektivitas kerja;
m.    Mempersiapkan peraturan yang berkaitan dengan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
n.    Memberikan arahan dan petunjuk kepada unit-unit kerja di bidang tata kerja dan tata naskah dinas;
o.    Menerbitkan surat edaran/instruksi/keputusan mengenai tindak lanjut petunjuk dari atasan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kelembagaan;
p.    Mengkoordinasikan pengolahan data dengan instansi terkait;
q.    Member petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
r.    Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai;
s.    Membuat dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan tugas kepada Asisten Pemerintahan;
t.    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18
(1)    Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Tatalaksana mempunyai tugas pokok  menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan penataan organisasi perangkat daerah, penyusunan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan serta penetapan formasi jabatan;
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uraian tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Tatalaksana adalah sebagai berikut:
a.    Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian;
b.    Mengolah data, bahan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyusunan program pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan tatalaksana;
c.    Mengklasifikasikan dan menyajikan data dan bahan yang terkait dengan kelembagaan dan tatalaksana dengan berbagai bentuk;
d.    Menghimpun permasalahan yang berhubungan dengan kelembagaan dan tatalaksana perangkat daerah dan mencari pemecahan masalah;
e.    Membuat dan menyusun rancangan peraturan daerah, pedoman dan petunjuk dalam rangka pembinaan program kelembagaan;
f.    Mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana pengembangan dan penyempurnaan kelembagaan SKPD;
g.    Melakukan evaluasi baik secara rutin maupun sewaktu-waktu mengenai yang berhubungan dengan system manajemen suatu instansi;
h.    Melakukan kegiatan analisa dan penyempurnaan manajemen pada suatu instansi di  Lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam rnagka peningkatan produktivitas;
i.    Mempelajari, menganalisa, menilai rumusan kerja, tugas pokok, fungsi dan susunan kelembagaan seluruh instansi di lingkungan pemerintah kabupaten;
j.    Menyelenggarakan bimbingan teknis dan pendidikan dan pelatihan pembinaan dalam rangka penataan kelembagaan oleh pemerintah kabupaten;
k.    Melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan secara terus menerus, sebagai bahan dalam rangka merevitalisasi kelembagaan perangkat kabupaten;
l.    Mengolah data, bahan, pedoman dan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyusunan program pelaksanaan tugas di bidang ketatalaksanaan;
m.    Mengklasifikasikan, mensistematiskan dan menganalisa data, informasi dan permasalahan tentang pengembangan prosedur dan tata kerja di lingkungan pemerintah kabupaten serta mencari pemecahan masalah;
n.    Mempersiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pembakuan prosedur kerja, system dan metode kerja;
o.    Mengumpulkan dan mensistematiskan dan mengolah data tentang system dan metode kerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja;
p.    Menerima, mengumpulkan data dan informasi tentang standarisasi perlengkapan, layout (tata ruang), formulir, efisiensi dan efektivitas kerja, pengalaman kerja, penyederhanaan kerja, pembiayaan dan lain sebagainya;
q.    Melakukan kegiatan manajemen perkantoran terutama penyediaan kondisi lingkungan kerja dan sarana kerja bagi pelayanan;
r.    Member petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
s.    Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai;
t.    Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian;
u.    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19
(1)    Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan mempunyai tugas pokok  menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang analisis jabatan, penyusunan standar kompetensi, formasi jabatan dan informasi jabatan serta rincian tugas perangkat daerah;
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uraian tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan adalah sebagai berikut:
a.    Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian;
b.    Mengumpulkan bahan dan melaksanakan pedoman petunjuk teknis kebijakan dan pembinaan pelaksanaan analisa jabatan dan formasi jabatan;
c.    Melakukan analisis dalam rangka penyusunan konsep rincian tugas dan formasi jabatan perangkat daerah;
d.    Melakukan analisis terhadap upaya pokok pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tertentu;
e.    Menyusun konsep standarisasi prosedur pelaksanaan analisis;
f.    Melakukan bimbingan teknis analisis jabatan dan analisa kerja dalam formasi jabatan;
g.    Menyusun konsep operasional pemberdayaan pengawasan melekat;
h.    Menyusun konsep scoring persyaratan jabatan dan scoring kualitas personil;
i.    Mengumpulkan data jabatan dan mengolah menjadi informasi jabatan;
j.    Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
k.    Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai;
l.    Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian;
m.    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20
(1)    Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas pokok  menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang akuntabilitas kinerja;
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uraian tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut:
a.    Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian;
b.    Mengumpulkan, mengolah, mengkaji dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c.    Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijkan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
d.    Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
e.    Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
f.    Menyiapkan bahan konsultasi dengan instansi lain dalam rangka penyelenggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
g.    Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
h.    Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai;
i.    Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian;
j.    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Paragraf 6
Bagian Hubungan Masyarakat

Pasal 21
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pelaksanaan pembinaan hubungan masyarakat, keprotokolan dan persandian, peliputan dan pemberitaan serta penerbitan informasi dan pemberitaan.

Pasal 22
(1)    Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 21, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:
a.    Penyusunan program kerja di bidang hubungan masyarakat, keprotokolan dan persandian, peliputan dan pemberitaan serta penerbitan informasi dan pemberitaan;
b.    Penyelenggaraan dan pelayanan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan pemerintah kabupaten;
c.    Pengkoordinasian tugas di bidang hubungan masyarakat, keprotokolan dan persandian, peliputan dan pemberitaan serta penerbitan informasi dan pemberitaan;
d.    Pembinaan pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, keprotokolan dan persandian, peliputan dan pemberitaan serta penerbitan informasi dan pemberitaan;
e.    Pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan masyarakat, keprotokolan dan persandian, peliputan dan pemberitaan serta penerbitan informasi dan pemberitaan;
f.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, uraian tugas jabatan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari:
a.    Menyusun program kerja dan rencana anggaran bagian;
b.    Merencanakan dan merumuskan kebijakan penyelenggaraan pelayanan keprotokoleran, sandi dan telekomunikasi, pers dan pemberitaan, arsip dan dokumentasi;
c.    Mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan keprotokoleran, sandi dan telekomunikasi, pers dan pemberitaan, arsip dan dokumentasi;
d.    Melakukan pengawasan terhadap kebijakan penyelenggaraan pelayanan keprotokoleran, sandi dan telekomunikasi, pers dan pemberitaan, arsip dan dokumentasi;
e.    Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
f.    Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai;
g.    Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Asisten Administrasi dan Pembangunan;
h.    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 23
(1)    Kepala Sub Bagian Keprotokolan dan Persandian mempunyai tugas pokok  menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan acara-acara protokoler yang meliputi tata upacara, tata tempat dan tata penghormatan pada acara resmi kenegaraan, daerah bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat daerah dan masyarakat;
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uraian tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Keprotokolan dan Persandian adalah sebagai berikut:
a.    Menyusun rencana kegiatan di bidang keprotokolan dan persandian berdasarkan program kerja dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnnya sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
b.    Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan acara-acara protokoler, yang meliputi tata upacara, tata tempat dan tata penghormatan pada acara resmi kenegaraan, daerah bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat daerah dan masyarakat;
c.    Mendampingi kegiatan Kepala Daerah;
d.    Melaksanakan koordinasi dengan instansi daerah dan pihak terkait dengan bidang tugasnya agar diperoleh keterpaduan dan sinkronisasi dalam melaksanakan kegiatan;
e.    Mengendalikan wartawan/pers;
f.    Menyiapkan dan memandu penyelenggaraan acara-acara resmi, upacara, pelantikan pejabat, rapat dinas dan acara resmi pemerintah daerah;
g.    Menyiapkan penyelenggaraan penerimaan tamu daerah, mulai dari upacara, pertemuan resepsi, kendaraan dan kegiatan protokoler lainnya;
h.    Mengatur akomodasi, pengamanan dan perjalanan dinas tamu daerah;
i.    Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
j.    Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai;
k.    Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian;
l.    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 24
(1)    Kepala Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan mempunyai tugas pokok  menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas kegiatan peliputan dan pemberitaan pemerintah kabupaten.
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uraian tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan adalah sebagai berikut:
a.    Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian;
b.    Menangani urusan ekspose kegiatan pembangunan daerah;
c.    Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan konferensi pers, pembinaan press release maupun kegiatan liputan;
d.    Menyusun konsep materi pembuatan press release;
e.    Menyiapkan tempat penyelenggaraan konferensi pers;
f.    Melaksanakan koordinasi dan pembinaan hubungan masyarakat, penyelenggaraan konferensi pers, press release maupun kegiatan liputan;
g.    Mendampingi kegiatan Kepala Daerah;
h.    Menangani/mengendalikan urusan komunikasi antar wartawan/pers;
i.    Membuat dokumentasi materi konferensi pers, pernyataan pers maupun bahan kegiatan liputan;
j.    Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
k.    Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai;
l.    Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian;
m.    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 25
(1)    Kepala Sub Bagian Penerbitan Informasi dan Kemitraan mempunyai tugas pokok  menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerbitan informasi dan kemitraan dengan berbagai media;
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uraian tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Penerbitan Informasi dan Kemitraan adalah sebagai berikut:

Paragraf 7
Asisten Administrasi dan Pembangunan

Pasal 26
Asisten Administrasi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan sebagian tugas Sekretaris Daerah di bidang penetapan penyusunan rumusan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan administrasi umum kerumahtanggaan, keuangan dan kepegawaian, perekonomian, pembangunan serta kesejahteraan rakyat.


Pasal 27
(1)    Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Asisten Administrasi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.    Penyusunan program kerja Asisten Administrasi dan Pembangunan;
b.    Penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan umum, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
c.    Penyelenggaraan pembinaan administratif pemerintahan daerah di bidang pelayanan administrasi umum, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
d.    Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan tata usaha dan kepegawaian, penatausahaan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
e.    Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan sumber daya alam, sarana perekonomian dan bina investasi;
f.    Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan evaluasi pembangunan, pengendalian administrasi pembangunan dan bina program;
g.    Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, sosial dan agama, kesehatan dan kesejahteraan sosial serta pemuda dan olahraga;
h.    Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan Tata Pemerintahan, Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat;
i.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas jabatan Asisten Administrasi dan Pembangunan, terdiri dari :
a.    Membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan dan membina penyelenggaraan Umum, Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
b.    Menyelenggarakan pembinaan kegiatan koordinasi dengan seluruh instansi yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan umum dan administrasi yang dilaksanakan Bupati;
c.    Menyelenggarakan pembinaan kegiatan koordinasi yang berhubungan dengan kepegawaian;
d.    Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas pada bagian di lingkungan Asisten Administrasi dan Pembangunan;
e.    Menginventarisasi masalah dan mengajukan saran pemecahan kepada Sekretaris Daerah;
f.    Menyelenggarakan inventarisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas setiap bagian di Lingkungan Asisten Administrasi dan Pembangunan;
g.    Menyelenggarakan pembinaan, peningkatan disiplin personil di setiap bagian di Lingkungan Asisten Administrasi dan Pembangunan;
h.    Mengkoordinasikan dan mengawasi tugas para Kepala Bagian yang berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi dan Pembangunan;
i.    Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
j.    Melakukan penilaian terhadap hasil kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP-3 pegawai;
k.    Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah;
l.    Mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan;
m.    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
(3)    Asisten Administrasi dan Pembangunan membawahi 4 (empat) bagian, terdiri dari:
a.    Bagian Umum;
b.    Bagian Perekonomian;
c.    Bagian Pembangunan;
d.    Bagian Kesejahteraan Rakyat.




Paragraf 8
Bagian Umum

Pasal 28
Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang administrasi umum, tata usaha dan kepegawaian, penatausahaan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 29
(1)    Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.    Penyusunan program kerja di Bagian Umum;
b.    Penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang administrasi umum, tata usaha dan kepegawaian, penatausahaan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
c.    Pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang administrasi umum, tata usaha dan kepegawaian, penatausahaan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
d.    Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah sesuaid dengan bidang tugasnya;
e.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, uraian tugas jabatan Kepala Bagian Umum, terdiri dari:
a.    Menyusun program kerja dan rencana anggaran bagian;
b.    Merencanakan dan merumuskan kebijakan penyelenggaraan tata usaha dan kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga perlengkapan;
c.    Mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tata usaha dan kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga dan perlengkapan;
d.    Melakukan pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan tata usaha dan kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga dan perlengkapan;
e.    Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata usaha dan kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga dan perlengkapan;
f.    Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan staf untuki peningkatan disiplin serta pembinaan hubungan kerja di lingkungan Bagian Umum Setda Kab. Pakpak Bharat;
g.    Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
h.    Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai;
i.    Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Asisten Administrasi dan Pembangunan;
j.    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 30
(1)    Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengontrol pendistribusian surat-surat dan pelaksanaan rekapitulasi kehadiran PNS dan tenaga honorer Sekretariat Daerah.
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
a.    Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian;
b.    Mengontrol surat-surat masuk dan keluar;
c.    Membuat daftar hadir PNS dan Honorer Sekretariat Daerah dan SKPD lingkup Pakpak Bharat;
d.    Mengontrol Penomoran surat keputusan, surat keluar, surat perintah tugas dan pengagendaannya;
e.    Mengontrol pendistribusian surat-surat
f.    Menata kearsipan;
g.    Memberikan arahan kepada staf kearsipan;
h.    Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
i.    Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai;
j.    Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian;
k.    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Pasal 31
(1)    Kepala Sub Bagian Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan bahan penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penatausahaan keuangan, perencanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan, serta mengkoordinasikan administrasi pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uraian tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Penatausahaan Keuangan  adalah sebagai berikut:
a.    Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian;
b.    Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui PPTK;
c.    Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS serta tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
d.    Melakukan Verifikasi SPP;
e.    Menyiapkan SPM;
f.    Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
g.    Melaksanakan akuntansi SKPD;
h.    Menyiapkan laporan keuangan SKPD;
i.    Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
j.    Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai;
k.    Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian;
l.    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Pasal 32
(1)    Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang urusan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uraian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan  adalah sebagai berikut:
a.    Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian;
b.    Melengkapi kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan jabatan;
c.    Memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan operasional Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
d.    Memelihara prasarana operasioanal kantor dan sarana kantor;
e.    Memelihara rumah dinas jabatan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah;
f.    Mengadakan kebutuhan Operasional kantor;
g.    Mendistribusikan operasional kantor dan sarana kantor;
h.    Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
i.    Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai;
j.    Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian;
k.    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 9
Bagian Perekonomian

Pasal 33
Kepala Bagian Perekonomian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang: sumber daya alam, sarana perekonomian dan bina investasi, dan fasilitasi koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan serta pengelolaan administrasi tugas-tugas bidang urusan : pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan hukum lainnya milik daerah.

Pasal 34
(1)    Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Perekonomian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.    Penyusunan program kerja di bidang perekonomian;
b.    Penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang sumber daya alam, sarana perekonomian dan bina investasi, dan fasilitasi koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan serta pengelolaan administrasi tugas-tugas bidang urusan : pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan hukum lainnya milik daerah;
c.    Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
d.    Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan perekonomian daerah;
e.    Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
f.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, uraian tugas jabatan Kepala Bagian Perekonomian adalah sebagai berikut:
a.    Menyusun program kerja dan rencana anggaran bagian;
b.    Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian pada Bagian Perekonomian;
c.    Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang perekonomian;
d.    Melaksanakan penyusunan konsep kebijakan Bupati dalam penyelenggaraan pembinaaan di Bidang perekonomian;
e.    Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengembangan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan hukum lainnya milik daerah;
f.    Mengkoordinasikan pembinaan kegiatan teknis kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan bidang perekonomian;
g.    Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan memantau pengelolaan pemberian/penerbitan ijin di bidang perekonomian daerah yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah;
h.    Memonitoring dan mengevaluasi penyaluran kredit dan bantuan permodalan kepada petani dan masyarakat;
i.    Mengkoordinasikan upaya pembinaan dan pengembangan usaha industri kecil dan menengah;
j.    Mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah yang timbul di bidang sarana angkutan dan transportasi;
k.    Mengkoordinasikan penyajian data dan informasi pasar;
l.    Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
m.    Mengkoordinasikan penggunaan kredit kepada petani, pengusaha kecil dan rumah tangga serta pengusaha menengah;
n.    Mengkoordinasikan kegiatan perekonomian dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN);
o.    Mengkoordinasikan kegiatan pembentukan dan pembinaan asosiasi petani dan pedagang produk unggulan daerah;
p.    Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati di bidang pertanian, kehutanan, transportasi, koperasi, pariwisata, pertambangan, komunikasi, perusahaan daerah dan investasi;
q.    Mengkoordinasikan kegiatan dan informasi perbankan kepada bank-bank di daerah;
r.    Mengkoordinasikan pembinaan pengembangan kepariwisataan di bidang akomodasi, perjalanan, restoran, produksi dan penjualan souvenir, penerangan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata;
s.    Mengkoordinasikan penyusunan program kepariwisataan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
t.    Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan kelistrikan dan energi;
u.    Mengkoordinasikan pemanfaatan sumber energi baru terutama di pedesaan dan potensi air bawah tanah termasuk pelestariannya;
v.    Mengkoordinasikan dengan instansi terkait menyangkut pembentukan dan pembinaan kepada perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA);
w.    Mengkoordinasikan usaha peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada instansi terkait;
x.    Mengkoordinasikan penyusunan program pengembangan kerjasama pembangunan daerah;
y.    Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perekonomian;
z.    Membantu melaksanakan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah di bidang perekonomian;
aa.    Memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;
bb.    Menetapkan dan menerbitkan DP-3 untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;
cc.    Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi dan Pembangunan;
dd.    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 35
(1)    Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam, dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan serta pengelolaan tugas-tugas bidang urusan : pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan lingkungan hidup;
(2)    Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:
a.    Menyusun program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian;
b.    Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada Sub Bagian Sumber Daya Alam;
c.    Mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan di Bidang Sumber Daya Alam;
d.    Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan konsep kebijakan Bupati dalam penyelenggaraan pembinaan di bidang sumber daya alam;
e.    Menyiapkan bahan-bahan koordinasi dalam rangka pengklasifikasian dan mengolah data potensi pertambangan umum, minyak, gas bumi, potensi bahan galian/pertambangan dan energi;
f.    Menyiapkan bahan-bahan koordinasi usaha pembinaan, peningkatan produksi usaha di bidang pengembangan usaha pertambangan umum, minyak, gas bumi, potensi bahan galian/pertambangan dan energi;
g.    Menyiapkan bahan-bahan koordinasi kegiatan, pengumpulan dan penelitian data serta pengawasan atas segala kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan pembangkit listrik dan pemanfaatan sumber energi baru;
h.    Menyiapkan bahan-bahan koordinasi penyusunan program perluasan jaringan listrik terutama dikaitkan dengan listrik masuk desa kepada PLN maupun perusahaan swasta;
i.    Menyiapkan bahan-bahan koordinasi dan pemantauan penerbitan izin usaha di bidang pertambangan umum, minyak, gas bumi, potensi bahan galian/pertambangan dan energi;
j.    Memantau dan mengevaluasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi terhadap usaha pertambangan;
k.    Menyiapkan dan mengolah bahan dalam rangka menyusun petunjuk/saran penghematan pemakaian energi;
l.    Menyiapkan bahan-bahan koordinasi kegiatan pembinaan, pengumpulan dan penelitian data tentang pemanfaatan air di bawah tanah dalam rangka usaha peningkatan PAD maupun pelestarian sumber air bawah tanah dan air perairan umum;
m.    Menyiapkan bahan-bahan penginformasian potensi daerah di sector pertambangan umum, minyak, gas bumi, potensi bahan galian/pertambangan dan energi;
n.    Menyiapkan bahan-bahan koordinasi, mengumpulkan data pemakaian bahan bakar minyak serta penyalurannya;
o.    Memonitor dan mengkoordinasikan usaha peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada instansi terkait di sector pertambangan umum, minyak, gas bumi, potensi bahan galian/pertambangan dan energy;
p.    Membantu melaksanakan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sumber daya alam;
q.    Membantu melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah di bidang sumber daya alam;
r.    Menyiapkan bahan-bahan dalam mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bupati di bidang sumber daya alam;
s.    Member petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;
t.    Menetapkan dan menerbitkan DP-3 untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;
u.    Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi dan Pembangunan;
v.    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Pasal 36
(1)    Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang sarana perekonomian, dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan serta pengelolaan tugas-tugas bidang sarana perekonomian, meliputi : koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, perhubungan, par